Hasil suvei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa elite politik kurang layak memotori gerakan revitalisasi Pancasila, merupakan dampak dari praktik berpolitik yang selama ini ditampilkan. Tak bisa dipungkiri bahwa praktik berpolitik legislator memang banyak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, belum lagi berbagai kasus-kasus moral dan etika yang melibatkannya.
“Hasil survei BPS ini menunjukkan masyarakat menilai politisi bukan solusi, melainkan bagian yang menjauhi nilai-nilai Pancasila. Saya yakin para politisi memahami Pancasila secara normatif, tapi melanggarnya dalam tataran praktik,” kata pengamat politik dari LSI, Burhanuddin Muhtadi, kepada detikcom, Rabu (1/6/2011).
Aksi manuver para politisi melalui pernyataan tudingan tidak berdasar yang hanya untuk menggertak demi memenangkan kepentingan politik sesaat, rasanya sering meramaikan pemberitaan media massa. Pada saat berbagai kasus tindak pelanggaran etika, moralitas dan pidana yang melibatkan para politisi, membuat kredibilitas mereka makin merosot di mata masyarakat.
“Seperti kasus foto mesum, gambar porno juga korupsi. Itu semua membuat politisi tidak dipercaya. Jadi sebelum ikut merevitalisasi Pancasila, politisi harus direvitalisasi. Politisi harus introspeksi,” sambung Muhtadi.
Lebih lanjut hasi survei BPS tentang pandangan masyarakat terhadap Pancasila terkini, wajib menjadi bahan evaluasi MPR yang sedang menggelar program kerja sosialisasi 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). Demi efektifitas program mulia tersebut, MPR jangan lagi mengandalkan para anggota parlemen untuk mensosialisasikannya.
“Libatkan tenaga dosen dan guru serta tokoh agama dan masyarakat yang menurut survei BPS lebih dipercaya masyarakat,” saran Muhtadi.
Gelmani 01 Jun, 2011--
Source: http://www.sumberbacaan.com/merevitalisasi-politisi-di-indonesia.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
